UU PILKADA Serentak, Adakah Calon Kepala Daerah berijazah Paket C

MENCERMATI UU PILKADA PADA PILKADA SERENTAK 2018

Gambar Ilustrasi 

Postingan arikel hari ini ikut komen-komen dikit lah soal PILKADA, mengapa demikian karena dari ane tadi subuh bangun tudur sampe siang ini, isi berita di TV ya tentang ini gan, jadi sambil menunggu rekan aktivitas datang, ya iseng-isen ane tulis soal ini. Hampir semua statsiun televisi memberitakan banyak hal mengenai pilkada ini mulai dari bakal calon kontestan  yang gagal maju menjadi calon karena masalah adminitrasi, ijazah bakal calon kepala daerah yang diduga palsu, rivalitas yang sudah mulai memanas dan lain-lain pokonya. Nah supaya agan-agan juga turut peduli dan berpartisipasi mensosialisasikan soal PILKADA ya ane share aja beberapa info ini.

PILKADA Serentak 2018 sangat menyita perhatian publik, genderang perebutan posisi menjadi orang nomor satu dipusaran kekuasaan telah ditabuh, satu hal yang harus menjadi focus kita adalah mencermati banyak hal pada hajat besar ini dari segi pemahaman dan pertisipasi sesuai dengan uu PILKADA. Berkaitan dengan syarakt dan prosedur pendaftaran bakal calon pasangan kepala daerah yang menjadi kontestan pada perhelatan PILKADA serentak 2018 tinggal dipelajari saja sesuai uu yang ada dibawah ini, jadi seheboh apa pun pemberitaan kalau kita memahami secara utuh dari sumber regulasinya tidak akan keliru.

Gambar Ilustrasi

Undang - undang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

UU Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

UU Nomor 1 Tahun 2015 tetang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

UU Nomor 12 tAHUN 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Berikut dibawah ini bahan kajiannya telah disediakan tinggal download saja.

 

Gambar Ilustrasi

UU Nomor 10 Tahun 2016            Klik Downlod

UU Nomor   8 Tahun 2015            Klik Downlod

UU Nomor   1 Tahun 2015            Klik Downlod

UU Nomor 12 Tahun 2008            Klik Downlod