Cara Cepat & Gratis Dapatkan Buku TBM & Modul-Modul PKBM

Bagaimana Cara Mendapatkan Buku Gratis

Menjadikan Taman Bacaan, Perpustakaan, Pengembangan Taman Baca PKBM secara menyenangkan dengan lengkapnya sarana & prasarana yang memadai, apalagi ditunjang dengan buku-buku yang lengkap, baru and gratis. Hmmm...itu pasti impian semua pengelola lembaga. Ada banyak cara untuk mendapatkanya, ini dia pilihan yang bsia anda lakukan :

1. Ajukan Proposal Permohonan Bantuan Ke Perpustakaan Nasional

2. Ajukan Proposal Permohonan Bantuan  Ke Perpustakaan Daerah

3. Ajukan Proposal Kerjasama dan Permohonan Bantuan ke Para Penerbit

4. Buat Komunitas-komunitas Donatur 

Cara paling cepatnya ada disini Itulah cara terbaik untuk mendapatkan buku-buku gratsis. Semoga infonya bermanpaat.

Read More

Outbound Team Building AKBID Bandung

Camping Ground

Read More

Profil Pendidikan Keaksaraan Fungsional

Keaksaraan Fungsional

Keaksaraan secara luas didefinisikan sebagai pengetahuan dasar dan keterampilan yang diperlukan oleh semua. Lebih lanjut dikatakan bahwa keaksaraan merupakan keterampilan yang diperlukan pada dirinya dan salah satu fondasi bagi keterampilan-keterampilan hidup yang lain. Keaksaraan adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis dan berhitung. Seseorang yang buta aksara adalah orang yang tidak dapat membaca, menulis dan berhitung dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang melek huruf adalah orang yang dapat membaca maupun menulis kalimat sederhana dan berhitung.Napitupulu (1998:4). 

Kebanyakan dari masyarakat yang menyandang masalah keaksaraan adalah meraka yang berusia 14 s.d 65 tahun belum memiliki kemampuan literasi yang baik seperti ; membaca, menulis dan berhitung. Dalam pengertian awam penyandang masalah keaksaraan lebih populer dengan sebutan buta aksara. 

Prifil Kegitan  Keaksaraan Fungsional

Sumber : Imran Haris 24 Oktober 2016

https://tentangpls.wordpress.com/2016/10/24

Sumber : 

Forum Komunikasi Tutor Pendidikan Keaksaraan Pusat

Sumber : Visiuniversal 

Delapan Prinsip Belajar Orang Dewasa

Sumber : Ilustrasi Nasional Harian Penerbit

Kegiatan Belajar KF Tulung Agung

Sumber : www.nfosumber.net 2013

Indek Pembangunan suatu bangsa terdiri : pendidikan, kesehatan & ekonomi, pendidikan diukur salah satunya dengan rata-rata lama sekolah, kemampuan literasi melak membaca, menulis & berhitung. Jika saja setiap tahun masih terdapat masyarakat yang masih buta aksara dalam jumlah yang besar dan tidak mengalami penurunan tentunya negara kita ini masih ditertinggal jauh dari negara lain dalam kontek peningkatan kualitas pendidikan.

Read More

UU PILKADA Serentak, Adakah Calon Kepala Daerah berijazah Paket C

MENCERMATI UU PILKADA PADA PILKADA SERENTAK 2018

Gambar Ilustrasi 

Postingan arikel hari ini ikut komen-komen dikit lah soal PILKADA, mengapa demikian karena dari ane tadi subuh bangun tudur sampe siang ini, isi berita di TV ya tentang ini gan, jadi sambil menunggu rekan aktivitas datang, ya iseng-isen ane tulis soal ini. Hampir semua statsiun televisi memberitakan banyak hal mengenai pilkada ini mulai dari bakal calon kontestan  yang gagal maju menjadi calon karena masalah adminitrasi, ijazah bakal calon kepala daerah yang diduga palsu, rivalitas yang sudah mulai memanas dan lain-lain pokonya. Nah supaya agan-agan juga turut peduli dan berpartisipasi mensosialisasikan soal PILKADA ya ane share aja beberapa info ini.

PILKADA Serentak 2018 sangat menyita perhatian publik, genderang perebutan posisi menjadi orang nomor satu dipusaran kekuasaan telah ditabuh, satu hal yang harus menjadi focus kita adalah mencermati banyak hal pada hajat besar ini dari segi pemahaman dan pertisipasi sesuai dengan uu PILKADA. Berkaitan dengan syarakt dan prosedur pendaftaran bakal calon pasangan kepala daerah yang menjadi kontestan pada perhelatan PILKADA serentak 2018 tinggal dipelajari saja sesuai uu yang ada dibawah ini, jadi seheboh apa pun pemberitaan kalau kita memahami secara utuh dari sumber regulasinya tidak akan keliru.

Gambar Ilustrasi

Undang - undang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

UU Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

UU Nomor 1 Tahun 2015 tetang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

UU Nomor 12 tAHUN 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Berikut dibawah ini bahan kajiannya telah disediakan tinggal download saja.

 

Gambar Ilustrasi

UU Nomor 10 Tahun 2016            Klik Downlod

UU Nomor   8 Tahun 2015            Klik Downlod

UU Nomor   1 Tahun 2015            Klik Downlod

UU Nomor 12 Tahun 2008            Klik Downlod

Read More